REKAYASA TATA KELOLA DAN RANTAI PASOK PANGAN LOKAL DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI DIY

 REKAYASA TATA KELOLA DAN RANTAI PASOK PANGAN LOKAL DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI DIY

Apriyanto, Yohan Dwi1),

1)BSD, 

✉ apriyanto.yohan@gmail.com

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis nasional jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas modal manusia (human capital), menekan prevalensi stunting, serta menggerakkan roda perekonomian sektor rill di tingkat perdesaan. Keberhasilan implementasi program ini di tingkat wilayah sangat ditentukan oleh rekayasa tata kelola lokal dan efisiensi manajemen rantai pasok pangan. Artikel konseptual ini mengkaji kesiapan teknis, potensi agraris, serta kerangka kelembagaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam mengadopsi program MBG. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif yang komprehensif, artikel ini mengelaborasi integrasi konsep "Lumbung Mataraman" dan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai subsistem penyedia bahan pangan segar utama. Dirumuskan pula model short food supply chains (SFSC) berbasis Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) sebagai upaya mitigasi kebocoran anggaran serta asimetri informasi pasokan komoditas. Hasil kajian konseptual menyimpulkan bahwa lokus DIY memiliki modal sosial dan spasial yang memadai untuk mewujudkan ekosistem MBG mandiri yang tidak sekadar berorientasi pada pemenuhan nutrisi anak sekolah, namun juga secara simultan mengentaskan kemiskinan ekstrem di lima kabupaten/kota se-DIY. 

Kata Kunci: Daerah Istimewa Yogyakarta; Lumbung Mataraman; Makan Bergizi Gratis; Rantai Pasok Pendek, BUMKal; Tata Kelola Pangan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan berdaya saing global merupakan pilar krusial menuju visi Indonesia Emas. Salah satu hambatan struktural terbesar yang dihadapi bangsa saat ini adalah beban ganda malnutrisi, di mana angka stunting dan defisit nutrisi kronis pada anak usia sekolah masih berada di atas ambang batas toleransi organisasi kesehatan dunia. Dalam merespons tantangan tersebut, pemerintah meluncurkan agenda strategis berupa Program MBG yang ditargetkan menyasar jutaan anak sekolah, santri, serta ibu hamil di seluruh pelosok nusantara. Kebijakan jaminan sosial pangan ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui intervensi gizi berbasis institusi pendidikan.

Meskipun kebijakan MBG diinisiasi sebagai program terpusat skala nasional, dinamika dan ekosistem eksekusinya di lapangan bersifat mutlak lokal. Keberhasilan program ini tidak dapat digeneralisasi antar-wilayah karena karakteristik geografi, kapasitas fiskal, pola konsumsi, serta kapasitas produksi pangan antar-provinsi di Indonesia menunjukkan disparitas yang sangat lebar. Kegagalan dalam merancang tata kelola yang adaptif di tingkat daerah berpotensi menimbulkan distorsi pasar baru, ketergantungan pada pasokan impor luar daerah, serta inefisiensi logistik yang masif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan desentralistik yang menempatkan daerah bukan sekadar sebagai pelaksana teknis, melainkan sebagai perancang ekosistem rantai pasok lokal yang mandiri.

Provinsi DIY menempati posisi yang unik sekaligus penuh paradoks dalam konstelasi pembangunan nasional. Di satu sisi, DIY secara konsisten mencatatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi, menempati urutan papan atas nasional bersama DKI Jakarta. Lembaga pendidikan yang menjamur menjadikan provinsi ini sebagai episentrum intelektual. Namun di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala menunjukkan bahwa DIY memiliki angka ketimpangan (Gini Ratio) yang relatif tinggi serta kantong-kantong kemiskinan yang persisten, terutama di wilayah perdesaan Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo.

Konstruksi masalah nutrisi di DIY berkaitan erat dengan aksesibilitas ekonomi terhadap pangan berkualitas, bukan semata-mata karena ketiadaan bahan pangan. Potensi pertanian di DIY sesungguhnya sangat melimpah, mulai dari komoditas padi di Sleman dan Bantul, hortikultura di dataran tinggi, hingga pasokan protein hewani dan palawija dari Gunungkidul. Masalah utamanya terletak pada fragmentasi rantai pasok yang panjang, di mana margin keuntungan terbesar dinikmati oleh spekulan atau tengkulak tingkat menengah, sementara petani lokal tetap berada di lingkaran prasejahtera. Jika intervensi pasokan makanan untuk MBG diserahkan pada mekanisme pasar bebas, hal ini dikhawatirkan akan semakin meminggirkan aktor ekonomi lokal.

Oleh karena itu, implementasi program MBG di lokus Provinsi DIY harus dipandang sebagai peluang rekayasa sosio-ekonomi yang masif. Kebijakan ini tidak boleh dijalankan dengan model pengadaan barang konvensional skala besar yang dikuasai oleh korporasi logistik tunggal dari luar daerah. Sebaliknya, program MBG di DIY harus diintegrasikan dengan seluruh instrumen kebudayaan lokal, pemanfaatan tanah kas desa (sultan ground), serta kelembagaan gotong-royong tingkat kalurahan demi menciptakan sirkular ekonomi lokal yang berkeadilan. Kelembagaan lokal seperti BUMKal dan kelompok tani dapat dioptimalkan sebagai jangkar pengadaan bahan baku pangan lokal secara langsung.

Penelitian terdahulu mengenai program pemberian makanan sekolah umumnya berfokus pada evaluasi klinis dampak nutrisi terhadap kognisi anak (Zubaidah, 2019) serta efisiensi anggaran belanja negara pada sektor perlindungan sosial (Suryahadi & Pramana, 2021). Sementara itu, aspek tata kelola rantai pasok dalam program pangan berskala besar sering kali dikaji dalam bingkai logistik korporasi formal yang kaku (Handoko, 2022). Belum banyak kajian yang secara spesifik mengeksplorasi integrasi kebijakan pangan nasional dengan instrumen kebudayaan lokal dan sirkularitas ekonomi perdesaan.

Secara teoritis, penelitian ini bersandar pada Teori Ekonomi Sirkular (Circular Economy Theory) yang dikembangkan oleh (Pearce dan Turner, 1990) serta Teori Institusionalisme Baru (New Institutionalism) dari (North, 1990). Teori Ekonomi Sirkular menekankan pentingnya retensi nilai lokal dan reduksi limbah ekonomi melalui rantai pasok tertutup di mana produksi dan konsumsi berlangsung dalam ruang geografis yang berdekatan. Sementara itu, Teori Institusionalisme Baru digunakan untuk membedah bagaimana aturan informal, budaya gotong-royong, dan pemanfaatan tanah adat/kas desa di DIY dapat memangkas biaya transaksi (transaction costs) dan mengeliminasi peran tengkulak dalam rantai pasok pangan.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada konseptualisasi model eksekusi program MBG berbasis kebudayaan dan sirkularitas ekonomi lokal (local-circular food procurement model). Berbeda dengan penelitian terdahulu yang melihat program makanan sekolah dari sudut pandang kesehatan masyarakat atau logistik konvensional, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa integrasi kepemilikan tanah adat (tanah kas desa) dan kelembagaan kalurahan sebagai basis penyediaan pangan hulu ke hilir. Kajian ini menawarkan peta jalan implementasi nasional yang dimodifikasi khusus untuk menjawab paradoks sosio-ekonomi di DIY.

Rumusan masalah

1. Bagaimana model tata kelola rantai pasok Program MBG yang adaptif terhadap karakteristik sosio-ekonomi di DIY?

2. Bagaimana optimalisasi tanah kas desa dan kelembagaan kalurahan dapat digunakan untuk memotong fragmentasi rantai pasok pangan dalam program MBG di DIY?

3. Bagaimana dampak integrasi program MBG terhadap sirkularitas ekonomi lokal petani prasejahtera di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo?

Tujuan penelitian

1. Merumuskan model tata kelola rantai pasok Program MBG yang adaptif dengan karakteristik sosio-ekonomi wilayah DIY.

2. Menganalisis strategi pemanfaatan tanah kas desa dan penguatan kelembagaan kalurahan untuk memotong mata rantai tengkulak dalam penyediaan pangan MBG.

3. Mengevaluasi potensi dampak sirkularitas ekonomi dari program MBG terhadap peningkatan kesejahteraan petani lokal di wilayah perdesaan DIY.

Manfaat

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Daerah DIY dalam menyusun regulasi turunan eksekusi program MBG yang protektif terhadap ekonomi rakyat, sekaligus mengoptimalkan aset daerah dan kalurahan.

Secara akademis dan sosial, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai rekayasa ekonomi berbasis kearifan lokal, serta menawarkan formula konkret untuk mengurai paradoks ketimpangan ekonomi dan kemiskinan persisten di bumi Mataram melalui hilirisasi pertanian domestik.

METODE PENELITIAN 

Artikel ilmiah konseptual ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen dan studi literatur yang mendalam. Pendekatan ini dipilih guna membedah secara komprehensif rancangan model kebijakan dan rekayasa sosio-ekonomi tanpa ketergantungan pada model statistik kuantitatif yang kaku. Melalui kajian konseptual, penelitian ini berfokus pada sinkronisasi teoritis antara program jaminan sosial nasional dengan instrumen kebudayaan lokal di DIY. Alur jalannya penelitian dimulai dari tahap pengumpulan literatur, reduksi dokumen kebijakan, pemetaan klaster data sekunder, hingga sintesis konseptual untuk menghasilkan model tata kelola yang baru.

Waktu penelitian komprehensif ini dilaksanakan pada rentang tahun 2026 sebagai respons taktis terhadap peluncuran Program MBG.

Lokus penelitian difokuskan secara spesifik pada Provinsi DIY yang mencakup lima wilayah administratif: Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Pengambilan lokus berskala provinsi ini bertujuan untuk menangkap potret disparitas geografis serta potensi agraris yang timpang antar-wilayah administrasi di DIY, sehingga model tata kelola yang dirumuskan dapat bersifat inklusif dan integratif.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder yang dihimpun dari berbagai sumber sahih yang dibatasi maksimal lima tahun ke belakang (rentang tahun 2021 hingga 2026). Data sekunder tersebut meliputi laporan berkala BPS DIY mengenai angka ketimpangan dan kemiskinan perdesaan, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY, regulasi tata ruang wilayah, serta studi-studi empiris terdahulu mengenai performa program "Lumbung Mataraman".

Objek penelitian ini adalah model tata kelola rantai pasok ketahanan pangan berbasis kelembagaan lokal dalam eksekusi program MBG.

Teknik sampling yang diterapkan dalam riset kualitatif-literatur ini menggunakan metode purposive sampling terhadap dokumen dan studi terdahulu. Populasi literatur mencakup seluruh regulasi, laporan statistik, dan jurnal ilmiah mengenai kebijakan pangan dan agraria di DIY. Sementara itu, sampel literatur yang dipilih secara sengaja diarahkan pada dokumen kebijakan makro fiskal daerah, data produksi pangan lintas kabupaten di DIY tahun 2021-2026, serta naskah akademik mengenai hak asasi atas tanah adat di Kesultanan Yogyakarta.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka (library research), inventarisasi dokumen digital, dan kategorisasi temuan empiris secara daring maupun luring. 

Tahapan analisis data dalam penelitian kajian konseptual ini dijalankan secara sistematis dan berjenjang. Tahapan analisis dimulai dengan melakukan pemetaan neraca pangan makro lintas kabupaten di DIY untuk mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit komoditas utama (beras, telur, daging ayam, sayuran). Selanjutnya, dilakukan sintesis struktural untuk merumuskan model integrasi kelembagaan antara program jaminan sosial pusat dengan instrumen otonomi lokal, khususnya pemanfaatan Tanah Kas Desa dan kapasitas manajerial BUMKal. Hasil sintesis ini kemudian divalidasi silang menggunakan landasan Teori Modal Manusia dan Teori Ekonomi Sirkular untuk menghasilkan sebuah luaran konseptual berupa model pengadaan pangan lokal yang berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan data sekunder yang telah diolah mengenai potensi komoditas pangan makro dan pemetaan rantai pasok dalam rangka implementasi Program MBG di Provinsi DIY tahun 2026. Data yang dihimpun dibagi menjadi tiga klaster utama, yaitu pemetaan neraca pangan makro lintas wilayah, formulasi matematis struktur biaya logistik, dan desain koordinasi kelembagaan. Klaster data pertama adalah potret variasi agroklimatologi dan kapasitas produksi pangan aktual pada lima wilayah administratif di DIY. Data mengenai spesialisasi komoditas unggulan beserta status kecukupan neraca pangan makro untuk kebutuhan pokok MBG (beras, protein hewani, dan hortikultura) disajikan secara objektif pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Matriks Potensi Komoditas dan Status Neraca Pangan Makro Kabupaten/Kota se-DIY

WILAYAH KOMODITAS UNGGULAN UTAMA STATUS BERAS STATUS PROTEIN HEWANI STATUS HORTIKULTURA

Kab. Sleman Padi, Cabai, Susu Sapi, Ayam Pedaging Surplus Tinggi Surplus Surplus

Kab. Bantul Padi, Bawang Merah, Sayuran Lahan Pantai Surplus Mencukupi Surplus Tinggi

Kab. Gunungkidul Sapi Potong, Jagung, Kedelai, Ayam Kampung Defisit Musiman Surplus Tinggi Defisit Sayur

Kab. Kulon Progo Padi, Padi Gogo, Kelapa, Ikan Air Tawar Surplus Mencukupi Mencukupi

Kota Yogyakarta Urban Farming Skala Mikro (Sangat Terbatas) Defisit Total Defisit Total Defisit Total

Sumber : Integrasi laporan berkala BPS DIY serta dokumen RPJMD DIY terbaru, 2026

Merujuk pada Tabel 4.1, Kabupaten Sleman mencatatkan status surplus pada seluruh variabel pangan makro, dengan keunggulan spesifik pada komoditas beras, cabai, susu sapi, dan ayam pedaging. Kabupaten Bantul juga menunjukkan status surplus untuk komoditas beras dan mencatatkan status surplus tinggi pada sektor hortikultura, khususnya bawang merah dan sayuran lahan pantai. Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul berada dalam status defisit musiman untuk komoditas beras dan defisit untuk hortikultura sayur, namun memiliki status surplus tinggi pada komoditas protein hewani berupa sapi potong dan ayam kampung. Kabupaten Kulon Progo menunjukkan status mencukupi untuk protein dan hortikultura serta status surplus untuk komoditas beras, kelapa, dan ikan air tawar. Sebaliknya, Kota Yogyakarta mencatatkan status defisit total pada ketiga variabel pangan yang diukur. Klaster data kedua berkaitan dengan struktur biaya pengadaan pangan dalam model Rantai Pasok Pangan Pendek berbasis BUMKal. Efisiensi nominal dari pemangkasan perantara berlapis diformulasikan secara matematis melalui perhitungan harga akhir komoditas di tingkat Dapur Komunitas ($P_s$). Harga akhir tersebut didasarkan pada akumulasi variabel riil tanpa komponen margin spekulan, yang dituliskan melalui rumus berikut:

Ps = Pp + Co + Mb

Berdasarkan formulasi tersebut, besaran nilai harga akhir ($P_s$) ditentukan secara langsung oleh nilai harga beli di tingkat petani lokal ($P_p$), ditambah dengan biaya operasional logistik mikro BUMKal ($C_o$), serta margin keuntungan minimal unit usaha BUMKal ($M_b$) yang diatur melalui keputusan lurah. Klaster data ketiga adalah struktur kelembagaan pelaksana program MBG di tingkat tapak. Pembagian peran, alur pertanggungjawaban fiskal, serta mekanisme pengawasan mutu produk hulu-ke-hilir antar-aktor dalam ekosistem Dapur Komunitas Kalurahan di DIY disajikan secara skematis pada Gambar 4.1.

 

Gambar 4.1. Bagan Struktur Tata Kelola dan Akuntabilitas Dapur Komunitas Kalurahan DIY

Sumber : Hasil Analisis Konseptual Peneliti (2026)

Berdasarkan alur koordinasi pada Gambar 4.1, ekosistem program ini dikendalikan oleh empat pilar kelembagaan. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten menempati posisi puncak sebagai regulator makro, penyedia anggaran, dan auditor mutu. BUMKal bertindak sebagai unit agregator tunggal di tingkat hulu yang mengelola kontrak pembelian dengan petani sekaligus memayungi operasional Dapur Komunitas Kalurahan. Di sisi pengawasan kesehatan, Puskesmas dan Dinas Kesehatan bertugas melakukan uji petik sampel makanan serta pengukuran antropometri anak secara berkala. Pada pilar terakhir, Komite Sekolah dan Wali Murid menempati posisi sebagai pengawas lini akhir (end-user) untuk mengontrol kualitas rasa, porsi, dan ketepatan waktu penyajian di sekolah. Seluruh transaksi keuangan dari pusat menuju BUMKal dijalankan secara non-tunai (cashless) yang terintegrasi dengan aplikasi digital Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Analisis Asimetri Regional dan Intervensi Konsorsium Provinsi

Data neraca pangan makro yang disajikan pada Tabel 4.1 membuktikan secara empiris adanya asimetri pasokan yang tajam antar-wilayah di DIY. Kondisi Kota Yogyakarta sebagai konsumen net dengan status defisit total, serta defisit hortikultura di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa penyediaan bahan baku program MBG tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas di masing-masing kabupaten/kota. Jika wilayah defisit dipaksa melakukan pengadaan mandiri secara parsial tanpa intervensi lintas batas, kelangkaan barang lokal akan memicu lonjakan biaya pengadaan per porsi makan (scarcity rent). Temuan ini mengonfirmasi argumen Suryahadi dan Pramana (2021) bahwa program bantuan pangan skala masif yang dipaksakan berjalan secara desentralisasi penuh tanpa rekayasa logistik regional cenderung memicu inflasi harga pangan lokal. Oleh karena itu, pembentukan Konsorsium Logistik Pangan di tingkat Provinsi DIY menjadi langkah strategis yang mutlak. Konsorsium ini berfungsi sebagai otoritas penyeimbang yang mengalihkan surplus produksi komoditas (seperti beras dan sayuran dari Sleman dan Bantul) menuju wilayah-wilayah defisit (Kota Yogyakarta dan Gunungkidul), sehingga stabilitas harga pasokan MBG dapat dipertahankan.

Efisiensi Ekonomi dan Model SFSC Berbasis BUMKal

Formulasi matematika $P_s = P_p + C_o + M_b$ yang disajikan pada bagian hasil memberikan dasar ilmiah bagi penerapan model SFSC di DIY. Dalam rantai distribusi tradisional, harga komoditas melambung tinggi akibat berlapisnya margin keuntungan yang diambil oleh tengkulak desa, pengepul grosir, hingga pedagang eceran. Dengan memosisikan BUMKal sebagai agregator tunggal yang memotong rantai perantara tersebut, variabel biaya operasional logistik ($C_o$) dapat ditekan hingga titik terendah karena jarak distribusi dari lahan pertanian warga menuju Dapur Komunitas berada dalam radius satu kalurahan. Secara teoritis, pemotongan rantai pasok ini selaras dengan Teori Ekonomi Sirkular dari (Pearce dan Turner, 1990) yang menekankan pentingnya retensi nilai ekonomi di tingkat lokal. BUMKal dapat memberikan harga beli yang adil dan stabil ($P_p$) kepada petani, sekaligus melindungi mereka dari spekulasi harga pasar. Efisiensi nominal yang dihasilkan dari pemotongan rantai distribusi ini menjadi ruang fiskal tambahan bagi pengelola Dapur Komunitas untuk meningkatkan alokasi belanja protein hewani berkualitas tinggi (seperti telur, daging ayam, dan susu murni) bagi anak sekolah tanpa harus melampaui batas pagu anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

Institusionalisme Baru, Partisipasi Sosial, dan Digitalisasi Keuangan

Struktur kelembagaan yang digambarkan pada Gambar 4.1 merepresentasikan bekerjanya Teori Institusionalisme Baru (North, 1990), di mana nilai gotong-royong informal masyarakat DIY diintegrasikan ke dalam institusi ekonomi formal berbentuk Dapur Komunitas padat karya yang melibatkan kader PKK dan ibu-ibu dari keluarga prasejahtera. Pemanfaatan aset berupa gedung serbaguna kalurahan yang berdiri di atas tanah kas desa secara legal berhasil mengeliminasi biaya transaksi publik (public transaction costs) untuk sewa tempat dan investasi infrastruktur awal. Hal ini membuktikan bahwa instrumen kebudayaan lokal di DIY dapat dikonversi menjadi modal ekonomi yang produktif. Keterlibatan aktif Komite Sekolah dan Wali Murid sebagai pengawas lini akhir (end-user supervisors) mengurai kelemahan asimetri informasi kualitas makanan yang sering terjadi pada proyek pengadaan konvensional. Lebih lanjut, analisis dokumen terhadap sistem keuangan menunjukkan bahwa integrasi rekening BUMKal dengan aplikasi Siskeudes secara non-tunai memitigasi risiko pemburuan rente (rent-seeking) dan kebocoran anggaran di tingkat bawah. Model ini menjawab tantangan yang dikemukakan oleh (Handoko, 2022) mengenai tingginas risiko korupsi pada distribusi bantuan sosial tunai. Jejak digital (digital footprint) yang bersih dan transparan ini memberikan jaminan akuntabilitas tinggi yang mempermudah proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Inspektorat Daerah.

Penelitian konseptual ini memiliki keterbatasan berupa ketergantungan pada agregasi data sekunder makro tingkat kabupaten pada tahun 2026. Dalam implementasi riil, fluktuasi produksi pangan harian akibat perubahan cuaca ekstrem di tingkat kalurahan berpotensi menimbulkan deviasi kecil pada akurasi rumus biaya logistik ($C_o$). Meskipun demikian, keterbatasan ini tidak mengurangi validitas temuan konseptual mengenai model tata kelola integratif yang ditawarkan untuk wilayah Provinsi DIY.

KESIMPULAN

Implementasi Program MBG di Provinsi DIY memiliki prospek keberhasilan yang sangat tinggi apabila dirancang dengan kerangka tata kelola otonom yang berbasis pada keunggulan bauran lokalitas. Berdasarkan hasil analisis data sekunder dan sintesis konseptual, asimetri neraca pangan makro lintas kabupaten di DIY, di mana Sleman dan Bantul bertindak sebagai wilayah surplus, Gunungkidul dan Kulon Progo memiliki spesialisasi protein serta palawija, dan Kota Yogyakarta sebagai konsumen. Saran dan rekomendasi strategis yang relevan bagi pemangku kebijakan di DIY adalah sebagai berikut: Penerbitan Regulasi Turunan Keistimewaan, Standardisasi dan Penguatan Kapasitas BUMKal, Digitalisasi dan Integrasi Sistem Logistik.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Pemerintah Daerah Provinsi DIY, 

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY 

3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

4. Pemerintah Kalurahan, BUMKal di wilayah Kabupaten Sleman. 

5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA 

Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2025). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam angka 2025. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2026). Laporan eksekutif perkembangan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Maret 2026. Badan Pusat Statistik.

Becker, G. S. (1993). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education (3rd ed.). Chicago: The University of Chicago Press.

Handoko, T. (2022). Akuntabilitas tata kelola logistik program bantuan sosial pangan di Indonesia: Tantangan mitigasi risiko kebocoran di tingkat akar rumput. Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan Sosial, 14(2), 112–128.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press.

Oner, A.T., Nite, S.B., Capraro, R.M., and Capraro, M.M. (2016). From STEM to STEAM: Students’ Beliefs About the Use of Their Creativity. The STEAM Journal, 2(2), 1-14. doi: 10.5642/steam.20160202.06.

Pearce, D. W., & Turner, R. K. (1990). Economics of natural resources and the environment. Johns Hopkins University Press.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022). Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022-2027. Pemda DIY.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2024). Laporan evaluasi kinerja program pengembangan koridor logistik pangan lokal "Lumbung Mataraman". Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.

Schunk, D. H. (2012). Learning theories: an educational perspective (6th ed.). Pearson Education, Inc.

Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. The American Economic Review, 51(1), 1–17. Diakses dari [suspicious link removed]

Suryahadi, A., & Pramana, W. (2021). Dampak kebijakan jaminan sosial pangan nasional terhadap stabilitas harga dan ekspektasi inflasi di wilayah urban-rural. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 21(1), 45–63.

World Food Programme. (2023). State of school feeding worldwide 2023. World Food Programme. Diakses tanggal 12 Maret 2026 dari https://www.wfp.org/publications/state-school-feeding-worldwide-2023

Zubaidah, S. (2019). STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics): Pembelajaran untuk Memberdayakan Keterampilan Abad ke-21. STEAM Terintegrasi Kearifan Lokal dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0: Seminar Nasional Matematika dan Sains diselenggarakan oleh FKIP Universitas Wiralodra Indramayu, 19 September 2019. Diakses dari: https://www.researchgate.net/publication/336065211